Kronologis untuk surat Mosi Tidak Percaya dan Somasi kepada PB PII Periode 2010-2012

Pengurus Besar PII sebagai sebuah institusi tertinggi yang ada di PII seharusnya menjadi institusi yang memberikan peran dan contoh yang baik kepada level kepemimpinan di bawahnya. Hal ini disebabkan gerak langkah PII secara struktural bersifat paralel. Keberadaan PB PII tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan kepengurusan PII yang ada di seluruh Indonesia. Untuk itu, perlu ada mekanisme dan proses melaksanakan agenda-agenda dengan cara yang sesuai dengan aturan main di organisasi ini, karena kita tidak pernah melihat hasil sebagaimana juga yang dikatakan oleh Allah SWT bahwa urusan hasil (hidayah) hanyalah urusan Dia. Yang kita lakukan sebagai hambaNya dan sebagai aktivis adalah berbuat atau melakukan proses yang baik sesuai dengan etika dan aturan main dalam organisasi tersebut.

Mulai dari proses menyusun tim untuk kepengurusan PB PII periode 2010-2012 oleh tim formatur hingga dilaksanakannya rapat pleno PB PII yang mereshuffle kepengurusannya menurut kami berjalan abnormal. Untuk itu, kami dari PW PII …… dengan ini menyampaikan surat mosi tidak percaya kepada PB PII Periode 2010-2012 dengan berbagai alasan baik yang sifatnya inkonstitusional maupun tata etika dan aturan main organisasi yang dilanggar oleh PB PII selaku institusi tertinggi. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa surat ini bisa berbentuk mosi tidak percaya maupun somasi kepada PB PII. Karena mosi tidak percaya adalah bentuk ketidakpercayaan sesuatu kepada sesuatu karena hal yang dilakukannya tidak sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan telah melanggar aturan atau ketetapan yang ada di dalamnya. Sedangkan somasi adalah bentuk penagihan sesuatu yang semestinya dilakukan oleh sesuatu. Ini adalah bentuk penagihan kami kepada PB PII atas apa-apa yang semestinya dilakukan dalam menjalankan masa kepengurusannya yang sudah berjalan lebih kurang 1 tahun atau setengah periode.

Melalui surat ini juga, kami berharap para pimpinan PB PII terutama mandataris Muktamar ke-27 PII di Banten dapat dengan lapang dada dan sesegera mungkin untuk mengundurkan diri secara hormat dan menyerahkan kepemimpinannya kepada kader terbaik PII yang lainnya. Hal ini demi perbaikan PII ke depannya yang saat ini dinilai jauh dari yang diharapkan. Semoga Allah SWT meridhoi niat baik dan langkah kita dalam mengarungi pekerjaan yang tidak bernilai materi dan keduniawian ini kepada kita. Adapun poin-poin alasan kami mengirimkan surat ini sebagai suatu harapan ke depannya adalah:

1.    Berawal dari tidak solidnya tim atau dewan formatur PB PII Periode 2010-2012 yang dibentuk pada Muktamar Nasional ke-27 PII pada bulan Juli 2010 di Serang, Banten. Ketidaksolidan ini menyebabkan tertundanya penyusunan struktural personalia PB PII periode 2010-2012. Berdasarkan Surat Keputusan PB PII periode 2010-2012 tentang Pengesahan Struktur dan Personalia PB PII periode 2010-2012 tertanggal 01 Oktober 2010. Jika dihitung dari tanggal pelaksanaan Muktamar Nasional PII ke-27 di Serang, Banten pada bulan Juli 2010, maka rentang waktu penyusunan tersebut melebihi waktu yang diberikan oleh mandat Muktamar Nasional. Dalam Surat Keputusan Muknas ke-27 PII di Banten tentang pengesahan Ketua Formatur dan Anggota Formatur yang seterusnya disebut sebagai Dewan Formatur PB PII menyebutkan bahwa Dewan Formatur tersebut harus telah menyusun Struktur dan Personalia PB PII periode 2010-2012 maksimal atau paling lambat 30 x 24 jam yang ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan PB PII periode 2010-2012. Sementara, PB PII telah menggunakan waktu penyusunan tersebut lebih dari 30 x 24 jam atau hampir 60 x 24 jam. Lebih dari 1 bulan bukanlah waktu yang singkat bagi sebuah organisasi besar seperti PII ini. Hal ini adalah bentuk pelanggaran terhadap keputusan Muktamar Nasiional PII.

2.    Proses perekrutan personalia PB PII periode 2010-2012 tidak sesuai dengan procedural organisasi. Personalia (pengurus yang baru pertama kali masuk PB PII) yang berasal dari berbagai wilayah banyak yang tidak meminta persetujuan dari pimpinan wilayah yang bersangkutan, apalagi meminta rekomendasi. Tidak ada PW yang mengeluarkan surat rekomendasi yang mengirimkan kader terbaiknya untuk masuk ke dalam struktural PB PII periode 2010-2012. Pengambilan kader PII dari wilayah dilakukan secara serampangan. Hal ini terlepas dari implikasi yang ditimbulkan di tingkat wilayah, yang jelas DF PB PII tidak menjalankan procedural organisasi yang ada. Sehingga terkesan melangkahi wewenang pimpinan di tingkat wilayah dan kapabilitas serta kredibilitas kader yang menjadi pengurus di PB PII sangat dipertanyakan karena tidak mendapat rekomendasi dari wilayah tersebut. Ketidakjelasan proses perekrutan ini juga terjadi pada saudara Fery Maryanto sebagai salah satu anggota bidang PMP di PB PII. Saudara Fery adalah kader yang berasal dari Yogyakarta dan pernah dipecat pada saat beliau masuk dalam kepengurusan saudara M.Ridha di PW PII Yogyakarta Besar. Anehnya, beliau yang dipecat ketika di PW direkrut lagi untuk bergabung di PB PII periode 2010-2012.

3.    Dalam persyaratan imamah PB PII periode 2010-2012 yang dirumuskan oleh komisi imamah Mukatamar Nasional ke-27 PII di Banten dan disetujui oleh Muktamirin dan para calon ketua umum PB PII, terdapat banyak poin persyaratan, diantaranya adalah hafal 1 juz al-Quran dan bersedia untuk tidak merokok. Juga sebagai ungkapan kekesalan dan semestinya tidak dilakukan oleh seorang imam organisasi tertua dan terkenal militansi keislamannya ini, yang mana Sang Ketua Umum PB PII Periode 2010-2012 saudara Muhammad Ridha telah menyebutkan secara verbal dan dengan mimik merasa tidak bersalah pada forum Rapat Pimpinan Nasional PII di Cicalengka, Jawa Barat dengan jujur beliau jujur mengatakan bahwa beliau tidak hafal 1 juz al-Quran. Selain itu, sudah menjadi rahasia umum di kalangan kader PII terutama personalia PB PII bahwa beliau adalah perokok aktif kembali atau mengulangi kebiasaan lama yang sempat terhenti sejenak hampir bulan keempat setelah selesainya Muktamar Nasionalke-27 PII di Banten. Kedua hal tersebut merupakan pengkhianatan terhadap Muktamar Nasional PII dan para Muktamirin lainnya yang merupakan representasi kader PII se Indonesia. Ini artinya, beliau telah melakukan pembohongan dan pengkhianatan terhadap kader PII se Indonesia. Terlepas dari  itu juga, menurut kami, sebenarnya persyaratan saudara M.Ridha sebagai Ketua Umum PB PII periode 2010-2012 telah gugur dan dengan secara sendirinya PB PII tidak memiliki ketua umum atau kekosongan kepemimpinan PII secara nasional. Tindakan yang tidak terpuji ini tidaklah sepatutnya dilakukan oleh seorang kader terbaik PII yang ingin menjadi orang nomor di PII secara nasional.

4.    PB PII secara institusi telah mengamini dan merestui 4 orang personalia PB PII yang mengundurkan diri pada waktu Rapimnas PII di Cicalengka. Asumsi demikian disebabkan oleh tidak diundang atau tidak dihadirkannya 4 orang personalia pada waktu rapat pleno PB PII pasca Rapimnas PII. Dalam mekanisme organisasi, personalia yang mengundurkan diri kapan dan di manapun atau dengan cara apapun tetaplah harus diundang dan diklarifikasi pada waktu rapat pleno. Setelah itu baru dikeluarkan Surat Keputusan PB PII tentang struktur dan personalia PB PII yang baru dan mencantumkan pemberhentian (secara hormat ataupun tidak hormat) kepada personalia yang mengundurkan diri tersebut. Jika tidak diundang pada waktu pleno (terlepas dari hadir atau tidaknya mereka), maka tidak ada dasar hukum memberhentikan mereka secara hormat atau tidak hormat tersebut. Menurut kami, ada yang tidak dipahami oleh PB PII mengenai administrasi PII.

5.    Pengangkatan saudara Miswari sebagai Ketua Bidang Ekternal PB PII Periode 2010-2012. Saudara Miswari adalah kader PII Aceh yang direkrut oleh DF Korpus Brigade untuk masuk dalam struktur Korpus Brigade PII. Pada rapat pleno PB PII, maka saudara Miswari ditetapkan sebagai salah satu BPH PB PII tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Komandan Korpus Brigade. Ada wewenang Komandan yang dilangkahi oleh peserta rapat pleno. Selain itu, secara karir kepengurusan, saudara Miswari dibesarkan oleh jenjang struktur brigade, bukan badan induk, baik di tingkat wilayah maupun di PB PII. Track record beliau juga masih dipertanyakan. Hal ini terlihat dari berbagai permalasahan yang dirimbulkan oleh beliau ketika tinggal di Menteng Raya 58. PII sebagai organisasi dakwah dan kaderisasi tidak semestinya menempatkan orang-orang yang punya masalah dari segi moral kemasyarakatan dan lainya.

6.    Kami mendapat informasi dari berbagai sahabat-sahabat pengurus wilayah yang lain yang menyebutkan bahwa banyak personalia PB PII yang ditetapkan pasca pleno tidak mau aktif di PB PII dan penetapan mereka tanpa mendapat konfirmasi ulang.

7.    Ketidakmampuan saudara M.Ridha mengelola tim yang ada di PB PII. Hal ini terindikasi dari mengundurnya 5 orang fungsionaris PB PII yang masing-masing adalah para pemangku kebijakan, diantaranya: saudara Ridwan Zulmi sebagai Sekretaris Jenderal PB PII. Sekjend ini tidak begitu aktif setelah diadakannya pelantikan PB PII. Yang melakukan aktifitas kesekretariatan adalah wakil sekjend. Sebenarnya pengunduran diri beliau ini sudah disampaikan secara lisan yang dibuktikan dengan adanya penetapan penanggung jawab sementara sekjend pada waktu rapat BPH PB PII. Saudara Ridwan juga tidak hadir pada waktu berlangsungnya Rapimnas sebagai salah satu agenda dari tim sekjend. Berikutnya adalah Saudara Muhammad Yusuf Nasution sebagai Bendahara Umum, saudara Ammastafakide Zainal sebagai Ketua Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Organisasi, Muhammad Dede Gusli Piliang sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pelajar, dan saudara Muhammad Zainuddin Sazain sebagai Koordinator Departemen Pembinaan Wilayah, yang mengundurkan diri pada waktu berlangsungnya Rapimnas PII di Cicalengka. Adalah suatu perbuatan pengunduran diri pertama sekali dalam sejarah PII.  Dari jabatan yang mengundurkan diri tersebut dapatlah diketahui bahwa ada 4 orang BPH atau pemangku kebijakan PB PII. Diperparah lagi, pada pasca pleno PB PII, semua BPH dari Badan Induk kecuali Ketua Umum menyatakan mengundurkan diri, termasuk Lukman sebagai Ketua Bidang Komunikasi Umat yang mengundurkan diri waktu pleno berlangsung. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan saudara M.Ridha sebagai Ketua Umum PB PII periode 2010-2012 untuk memanajemen konflik di internal PB PII dan ketidakmampuan beliau mengelola PB PII secara umum.

8.    Hampir 1 tahun keberadaan PB PII Periode 2010-2012, tidak ada kegiatan besar dan terobosan baru atau agenda yang bisa dilaksanakan oleh PB PII. Semuanya berjalan dengan lambat, mulai dari penyusunan struktur yang tidak tepat waktu, rapimnas yang baru dilaksanakan sekitar 7 bulan pasca Muktamar dan Training Center PB PII yang berlangsung tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh organisasi ini dalam Pedoman Penyelenggaraan Administrasi (PPA) PII.

9.    Rendahnya pemahaman personalia PB PII terhadap PPA PII ini juga terbukti dalamrapat pleno PB PII yang mana pimpinan sidangnya harus berjumlah 3 orang, sementara dalam pleno, pimpinan sidangnya hanya 2 orang. Jika PB PII saja tidak mau mematuhi aturan main yang ada dalam organisasi ini, bagaimana mungkin struktural di bawahnya bisa lebih baik lagi.

10. Rapimnas PII di Cicalengka cacat hukum atau illegal. Sebab, semua dasar hukum pelaksanaan dan keputusan yang ada dalam Rapimnas tidak memiliki dasar. Dasar yang dimaksud adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PII yang termuat dalam kodifikasi Muktamar Nasional PII ke-27 di Banten. Pada saat Rapimnas berlangsung hingga selesai, PB PII tidak bisa menghadirkan kodifikasi Muktamar tersebut. Adalah pembohongan publik ketika dasar hukum yang dicantumkan dalam konsideran-konsideran keputusan Rapimnas.

11. PB PII yang bertanggung jawab membuat kodifikasi Mukatamar Nasional PII ke-27 hingga saat ini belum mengirimkan kodifikasi tersebut ke seluruh pengurus wilayah PII se Indonesia. Jadi, setelah Muktamar selesai dan kegiatan yang diadakan di tingkat wilayah dan daerah yang memerlukan dasar hukum seperti Konwil, Muswil, Rapimwil, Konda, bahan training dan lain-lain juga ikut menjadi cacat hukum atau tidak memiliki dasar sama sekali, karena tidak ada rujukannya (AD/ART).

Demikian berbagai alasan kami mengeluarkan somasi dan mosi tidak percaya kepada PB PII Periode 2010-2012, disamping masih banyak alasan lain yang tidak bisa kami konsepkan lagi. Dengan adanya surat ini kami berharap kepada Saudara M.Ridho dapat mengundurkan diri secara hormat dari jabatan Ketua Umum PB PII periode 2010-2012 dan meminta maaf kepada kader PII se Indonesia melalui PW PII se Indonesia atas banyaknya kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang berhubungan dengan kemampuan maupun dengan urusan moral. Tujuan kita semua adalah untuk memperbaiki PII ke depannya. Jangan sampai PII ini menutup usianya di tangan kita.

Kami sampaikan juga kepada PW PII se Indonesia, bahwa kita jangan hanya berdiam diri dengan alasan kita masih disibukkan dengan urusan internal wilayah. Yakinlah, struktural PII yang bersifat parallel ini akan berimplikasi antara satu dengan yang lainnya. Jika PB PII baik, ada kemungkinan PW dan PD nya juga berproses untuk menuju kepada kemajuan, tetapi jika PB PII nya saja tidak mampu, maka sudah hukum alam yang di bawahnya juga akan sulit untuk berkembang. Untuk itu, mari kita semua berbuat yang terbaik dulu untuk PB PII dengan meninggalkan segala niat yang buruk dan kepentingan pribadi kita.

Sumber : Kiriman Dari E-mail

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...keyword: contoh surat mosi tidak percaya, contoh mosi tidak percaya, contoh surat kronologis, pengertian mosi, pengertian somasi, contoh surat mosi tidak percaya lengkap, mosi tidak percaya adalah, contoh isi surat mosi tidak percaya, contoh surat mosi tidak percaya kepada rektorat
No Searches

Leave a Reply


prosense agc agckucom