MAKLUMAT untuk CALON PRESIDEN

Bangsa yang maju adalah bangsa yang memperhatikan pendidikan dalam pembangunannya. Karena pendidikan merupakan proses paling strategis untuk membentuk manusia-manusia unggul dan berperadaban. Dari proses inilah akan lahir calon-calon pemimpin bangsa dengan berbagai kapasitas dan karakternya. Sistem pendidikan sangat menentukan model peradaban bangsa yang dibangun. Bukan hanya mutu pendidikan yang penting untuk diperhatikan sebagai tolak ukur keberhasilan program pendidikan di suatu negara. Adanya akses seluruh rakyat terhadap pendidikan yang berkualitas secara adil dan merata adalah salah satu indikator bahwa pendidikan menjadi prioritas dalam pembangunan.
Akses pendidikan untuk seluruh rakyat dapat dibuktikan dengan berkurangnya jumlah angka putus sekolah. Namun ironis, ketika kita menyaksikan bahwa semua baru menjadi cita-cita kosong yang dijanjikan oleh para pemimpin bangsa. Selama proses membangun yang telah berjalan selama lebih dari setengah abad, ternyata belum menunjukan perubahan yang signifikan dalam kemajuan pendidikan. Menurut data resmi yang dihimpun dari 33 kantor Komisi Nasional Perlindungan Anak di 33 propinsi, jumlah anak putus sekolah pada tahun 2007 mencapai 11,7 juta jiwa. Jumlah tersebut sudah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu hanya 9,7 juta. Dan jumlahnya semakin bertambah setiap tahun. Angka putus sekolah saat ini pada tingkat Sekolah Dasar 23 %, SMP 48 % dan SMA 29 %. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh organisasi buruh internasional (ILO) bahwa sebanyak 4,18 juta anak usia sekolah di Indonesia ternyata putus sekolah dan menjadi pekerja anak. 19 % anak-anak di bawah usia 15 tahun tidak bersekolah dan memilih untuk menjadi pekerja. Survei tersebut mencakup 1200 keluarga di 5 propinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan.

Sedangkan Departemen Pendidikan Nasional mencatat, dari 28,1 juta usia sekolah, sebanyak 841.000 siswa SD/MI dan 211.643 siswa SMP putus sekolah. Sebagian besar dipicu oleh kondisi ekonomi yang menyebabkan orang tua mereka tidak mampu untuk membiayai anak-anaknya sekolah mengingat masih tingginya biaya sekolah di Indonesia. Bantuan Operasional Sekolah ternyata tidak banyak membantu dalam menyelesaikan problematika tersebut. Belum lagi banyaknya kasus-kasus penyimpangan yang terjadi terkait dengan penggunaan dana BOS. Tingginya angka korupsi di dunia pendidikan semakin menambah carut-marut sistem yang berdampak pada kuantitas dan kualitas pendidikan.
Secara normatif, Indonesia telah mengakomodasi dan menjamin hak pendidikan untuk semua rakyatnya dalam undang-undang yang menyatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan dan penghidupan yang layak. Artinya, semua masyarakat dengan tidak memandang status sosial dan kedudukan, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Dapat kita baca bahwa keberlangsungan pendidikan menjadi tanggung jawab penuh pemerintah. Tinggal seberapa jauh komitmen pemerintah dalam mewujudkan cita-cita tersebut.
Kita perlu mengapresiasi salah satu agenda nasional yang dicanangkan dan dikampanyekan secara masiv di televisi. Betapa anak-anak itu dan orang tua mereka dibujuk dan dirayu supaya mau bersekolah. Melihat kenyataan semakin meningkatnya angka putus sekolah dari tahun ke tahun, program tersebut sepertinya kandas di tengah gemerlapnya mimpi anak-anak bangsa akan kemajuan dan kehidupan yang layak. Karena program tersebut tidak diiringi dengan anggaran yang memadai dari pemerintah. Amanah undang-undang mengenai anggaran pendidikan minimal 20 % di luar gaji guru dan operasional fisik, sampai saat ini masih jauh dari angan-angan. Walaupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengumumkan kenaikan untuk alokasi 20% untuk anggaran pendidikan di APBN 2009. Dalam pelaksanaannya belum ada jaminan yang pasti mengenai hal itu. Jika pemerintah bersungguh-sungguh dan konsisten dalam program pendidikannya, dengan membebaskan biaya pendidikan bagi seluruh pelajar, niscaya anggaran untuk itu dapat terpenuhi dari pajak yang dibayarkan oleh orang tua pelajar melalui pajak. Dengan sistem seperti ini akan dirasakan lebih adil karena orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi, maka ia akan berpartisipasi lebih tinggi pula dalam pembiayaan proses pendidikan. Jadi, bukan anak yang dikorbankan untuk mengalami diskriminasi hak pendidikan hanya karena orang tuanya tidak mampu untuk membayar biaya sekolah.
Lemahnya akses informasi menyebabkan lemahnya fungsi kontrol masyarakat terhadap kebijakan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Agar semua elemen masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan anggaran tersebut, dibutuhkan lembaga tranparansi dan audit publik anggaran yang merupakan pihak independent. Walaupun kini sudah ada Komisi Tranparansi dan Partisipasi, namun fungsinya belum dapat dirasakan signifikan, terutama dalam bidang pendidikan.
Bukan untuk mengabaikan kualitas, namun jika semua anak-anak Indonesia belum dapat merasakan sekolah karena berbagai faktor, terutama ekonomi, kualitas itu tidak ada artinya. Biaya merupakan faktor penting untuk menjaga keberlangsungan pendidikan. Kesenjangan kelas status berdasarkan kemampuan ekonomi secara tidak langsung telah menciptakan kelas-kelas sosial dalam pendidikan. Kita dapat melihat dengan jelas si kaya dan si miskin berdasarkan akses pendidikannya. Adanya klasifikasi sekolah elit dan sekolah biasa menjadi indikator bahwa belum terealisasinya kesetaraan dan keadilan pendidikan untuk semua rakyat. Upaya pemerataan pendidikan dapat diwujudkan jika pemerintah dapat bertanggung jawab penuh dalam keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.
Bukan hanya komitmen politik yang dibutuhkan untuk mewujudkan pendidikan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa lagi jika hanya dijadikan lipstick untuk komoditas politik menjelang pesta demokrasi yang sebentar lagi akan digelar. Pelajar perlu kepastian masa depan. Dalam Undang-undang Pemilu, pemilih pemula adalah mereka yang telah berusia 17-21 tahun yang telah memiliki hak suara dalam pelilihan umum (dan Pilkada). Potensi besar pelajar sebagai pemilih pemula jika diberdayakan secara optimal, menjadi elemen penentu kepemimpinan masa depan. KPU memperkirakan jumlah pemilih pemula sebanyak 20% dari jumlah pemilih sekitar 170 juta orang. Dari jumlahnya yang cukup signifikan tersebut, pemilih pemula menduduki posisi penting dalam pemilihan umum. Peluang suara tersebut akan menjadi media bagi pelajar untuk menyampaikan aspirasinya terkait dengan kebijakan pendidikan dengan memilih calon pemimpin dan wakil rakyat yang pro-pelajar.
Brigade Pelajar Islam Indonesia (PII) memiliki komitmen pergerakan untuk pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai idealitas berdasarkan ajaran Islam, memandang penting bahwa pergantian kepemimpinan bangsa menjadi media strategis untuk melakukan perubahan.
Oleh karena itu kami mendesak PARA CALON PRESIDEN RI 2009 yang akan berlaga pada PILPRES 2009 untuk melakukan perubahan yang signifikan untuk dunia pendidikan dan dunia pelajar Indonesia.

Jakarta, 10 April 2009 M
14 Rabi’ul Akhir 1430 H

KOORDINATOR PUSAT BRIGADE
PELAJAR ISLAM INDONESIA (PII)
PERIODE 2008-2010

AHMAD SYAHIDIN
Komandan Pusat

cc.file.asbocht
Ka.Staf Jaringan Aksi, Mobilisasi & Infomasi (JAMI)
CP. 087830156178

No Searches

Leave a Reply

MAKLUMAT untuk CALON PRESIDEN

Bangsa yang maju adalah bangsa yang memperhatikan pendidikan dalam pembangunannya. Karena pendidikan merupakan proses paling strategis untuk membentuk manusia-manusia unggul dan berperadaban. Dari proses inilah akan lahir calon-calon pemimpin bangsa dengan berbagai kapasitas dan karakternya. Sistem pendidikan sangat menentukan model peradaban bangsa yang dibangun. Bukan hanya mutu pendidikan yang penting untuk diperhatikan sebagai tolak ukur keberhasilan program pendidikan di suatu negara. Adanya akses seluruh rakyat terhadap pendidikan yang berkualitas secara adil dan merata adalah salah satu indikator bahwa pendidikan menjadi prioritas dalam pembangunan.
Akses pendidikan untuk seluruh rakyat dapat dibuktikan dengan berkurangnya jumlah angka putus sekolah. Namun ironis, ketika kita menyaksikan bahwa semua baru menjadi cita-cita kosong yang dijanjikan oleh para pemimpin bangsa. Selama proses membangun yang telah berjalan selama lebih dari setengah abad, ternyata belum menunjukan perubahan yang signifikan dalam kemajuan pendidikan. Menurut data resmi yang dihimpun dari 33 kantor Komisi Nasional Perlindungan Anak di 33 propinsi, jumlah anak putus sekolah pada tahun 2007 mencapai 11,7 juta jiwa. Jumlah tersebut sudah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu hanya 9,7 juta. Dan jumlahnya semakin bertambah setiap tahun. Angka putus sekolah saat ini pada tingkat Sekolah Dasar 23 %, SMP 48 % dan SMA 29 %. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh organisasi buruh internasional (ILO) bahwa sebanyak 4,18 juta anak usia sekolah di Indonesia ternyata putus sekolah dan menjadi pekerja anak. 19 % anak-anak di bawah usia 15 tahun tidak bersekolah dan memilih untuk menjadi pekerja. Survei tersebut mencakup 1200 keluarga di 5 propinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan.

Sedangkan Departemen Pendidikan Nasional mencatat, dari 28,1 juta usia sekolah, sebanyak 841.000 siswa SD/MI dan 211.643 siswa SMP putus sekolah. Sebagian besar dipicu oleh kondisi ekonomi yang menyebabkan orang tua mereka tidak mampu untuk membiayai anak-anaknya sekolah mengingat masih tingginya biaya sekolah di Indonesia. Bantuan Operasional Sekolah ternyata tidak banyak membantu dalam menyelesaikan problematika tersebut. Belum lagi banyaknya kasus-kasus penyimpangan yang terjadi terkait dengan penggunaan dana BOS. Tingginya angka korupsi di dunia pendidikan semakin menambah carut-marut sistem yang berdampak pada kuantitas dan kualitas pendidikan.
Secara normatif, Indonesia telah mengakomodasi dan menjamin hak pendidikan untuk semua rakyatnya dalam undang-undang yang menyatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan dan penghidupan yang layak. Artinya, semua masyarakat dengan tidak memandang status sosial dan kedudukan, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Dapat kita baca bahwa keberlangsungan pendidikan menjadi tanggung jawab penuh pemerintah. Tinggal seberapa jauh komitmen pemerintah dalam mewujudkan cita-cita tersebut.
Kita perlu mengapresiasi salah satu agenda nasional yang dicanangkan dan dikampanyekan secara masiv di televisi. Betapa anak-anak itu dan orang tua mereka dibujuk dan dirayu supaya mau bersekolah. Melihat kenyataan semakin meningkatnya angka putus sekolah dari tahun ke tahun, program tersebut sepertinya kandas di tengah gemerlapnya mimpi anak-anak bangsa akan kemajuan dan kehidupan yang layak. Karena program tersebut tidak diiringi dengan anggaran yang memadai dari pemerintah. Amanah undang-undang mengenai anggaran pendidikan minimal 20 % di luar gaji guru dan operasional fisik, sampai saat ini masih jauh dari angan-angan. Walaupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengumumkan kenaikan untuk alokasi 20% untuk anggaran pendidikan di APBN 2009. Dalam pelaksanaannya belum ada jaminan yang pasti mengenai hal itu. Jika pemerintah bersungguh-sungguh dan konsisten dalam program pendidikannya, dengan membebaskan biaya pendidikan bagi seluruh pelajar, niscaya anggaran untuk itu dapat terpenuhi dari pajak yang dibayarkan oleh orang tua pelajar melalui pajak. Dengan sistem seperti ini akan dirasakan lebih adil karena orang yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi, maka ia akan berpartisipasi lebih tinggi pula dalam pembiayaan proses pendidikan. Jadi, bukan anak yang dikorbankan untuk mengalami diskriminasi hak pendidikan hanya karena orang tuanya tidak mampu untuk membayar biaya sekolah.
Lemahnya akses informasi menyebabkan lemahnya fungsi kontrol masyarakat terhadap kebijakan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Agar semua elemen masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan anggaran tersebut, dibutuhkan lembaga tranparansi dan audit publik anggaran yang merupakan pihak independent. Walaupun kini sudah ada Komisi Tranparansi dan Partisipasi, namun fungsinya belum dapat dirasakan signifikan, terutama dalam bidang pendidikan.
Bukan untuk mengabaikan kualitas, namun jika semua anak-anak Indonesia belum dapat merasakan sekolah karena berbagai faktor, terutama ekonomi, kualitas itu tidak ada artinya. Biaya merupakan faktor penting untuk menjaga keberlangsungan pendidikan. Kesenjangan kelas status berdasarkan kemampuan ekonomi secara tidak langsung telah menciptakan kelas-kelas sosial dalam pendidikan. Kita dapat melihat dengan jelas si kaya dan si miskin berdasarkan akses pendidikannya. Adanya klasifikasi sekolah elit dan sekolah biasa menjadi indikator bahwa belum terealisasinya kesetaraan dan keadilan pendidikan untuk semua rakyat. Upaya pemerataan pendidikan dapat diwujudkan jika pemerintah dapat bertanggung jawab penuh dalam keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.
Bukan hanya komitmen politik yang dibutuhkan untuk mewujudkan pendidikan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa lagi jika hanya dijadikan lipstick untuk komoditas politik menjelang pesta demokrasi yang sebentar lagi akan digelar. Pelajar perlu kepastian masa depan. Dalam Undang-undang Pemilu, pemilih pemula adalah mereka yang telah berusia 17-21 tahun yang telah memiliki hak suara dalam pelilihan umum (dan Pilkada). Potensi besar pelajar sebagai pemilih pemula jika diberdayakan secara optimal, menjadi elemen penentu kepemimpinan masa depan. KPU memperkirakan jumlah pemilih pemula sebanyak 20% dari jumlah pemilih sekitar 170 juta orang. Dari jumlahnya yang cukup signifikan tersebut, pemilih pemula menduduki posisi penting dalam pemilihan umum. Peluang suara tersebut akan menjadi media bagi pelajar untuk menyampaikan aspirasinya terkait dengan kebijakan pendidikan dengan memilih calon pemimpin dan wakil rakyat yang pro-pelajar.
Brigade Pelajar Islam Indonesia (PII) memiliki komitmen pergerakan untuk pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai idealitas berdasarkan ajaran Islam, memandang penting bahwa pergantian kepemimpinan bangsa menjadi media strategis untuk melakukan perubahan.
Oleh karena itu kami mendesak PARA CALON PRESIDEN RI 2009 yang akan berlaga pada PILPRES 2009 untuk melakukan perubahan yang signifikan untuk dunia pendidikan dan dunia pelajar Indonesia.

Jakarta, 10 April 2009 M
14 Rabi’ul Akhir 1430 H

KOORDINATOR PUSAT BRIGADE
PELAJAR ISLAM INDONESIA (PII)
PERIODE 2008-2010

AHMAD SYAHIDIN
Komandan Pusat

cc.file.asbocht
Ka.Staf Jaringan Aksi, Mobilisasi & Infomasi (JAMI)
CP. 087830156178

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Fatal error: Cannot redeclare hilangkan_spesial_karakter() (previously declared in /home/bungas/public_html/artikel/wp-content/themes/ProSense-Blue/single.php:28) in /home/bungas/public_html/artikel/wp-content/themes/ProSense-Blue/single.php on line 28
prosense agc agckucom